Labuhanbatu Selatan, bintangharian.com — Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Labuhanbatu Selatan, Selasa (31/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Wabup menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Syahdian turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang telah terjalin, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci kelancaran roda pemerintahan di daerah.
Dari sisi keuangan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencatat pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan lebih dari Rp1 triliun, dengan realisasi mencapai sekitar 94,78 persen. Sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp1,06 triliun dengan realisasi sebesar 85,13 persen.
Lebih rinci, alokasi anggaran difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang pendidikan, anggaran mencapai sekitar Rp332 miliar dengan realisasi 88,81 persen, diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana. Sektor kesehatan memperoleh alokasi sekitar Rp187 miliar dengan realisasi 84,20 persen untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan melalui puskesmas dan rumah sakit.
Sementara itu, sektor infrastruktur mencatat kinerja tertinggi dengan realisasi 97,11 persen dari alokasi sekitar Rp106 miliar, guna mendorong pemerataan pembangunan. Pada bidang perumahan dan permukiman, realisasi mencapai 83,96 persen, disusul penanggulangan bencana daerah sebesar 84,31 persen.
Di sektor ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja mencatat realisasi 82,05 persen, sedangkan bidang sosial mencapai 70,67 persen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Mengakhiri penyampaiannya, Wabup mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan. Ia menekankan pentingnya masukan dan kritik konstruktif dari seluruh pihak sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan pro-rakyat.
“Capaian kinerja pemerintah daerah tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta TNI,” ujarnya.
Menanggapi LKPJ tersebut, DPRD Labuhanbatu Selatan membentuk panitia khusus (pansus) yang terdiri dari perwakilan setiap fraksi. Pansus ini akan menjalankan fungsi pengawasan serta melakukan pembahasan mendalam terhadap laporan kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
