KOTAPINANG, bintangharian.com – Satu tahun kepemimpinan Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, SH, bersama Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, SH, terus menjadi perbincangan publik. Di tengah beragam pandangan yang berkembang, DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Labuhanbatu Selatan mengambil posisi moderat: mengapresiasi kerja nyata, namun tetap mengajukan catatan kritis demi kemajuan daerah.
Sekretaris DPD AMPI Labusel, Habiburrohman, menilai satu tahun kepemimpinan ini sebagai proses pembangunan yang masih terus berjalan dan perlu dibaca secara objektif.
“Jangan sampai kita terjebak pada dikotomi sempit antara mendukung atau menolak. Kepemimpinan hari ini harus dilihat sebagai teks pembangunan yang sedang ditulis di tengah keterbatasan fiskal dan ekspektasi publik yang tinggi,” ujarnya kepada media, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, sikap kehati-hatian (prudensi) dan kerja keras pemerintah daerah patut diapresiasi. Terlebih, di tengah kebijakan refocusing anggaran, Pemkab Labusel tetap mengalokasikan sekitar Rp40 miliar untuk menuntaskan proyek strategis seperti Jembatan Barumun II dan Ringroad Kotapinang.
“Merampungkan proyek mangkrak selama lima tahun adalah bentuk kemauan politik yang nyata. Itu bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penyelesaian ‘utang sejarah’ terhadap hak mobilitas masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, AMPI juga menilai langkah pembenahan manajerial di RSUD Kotapinang serta upaya menghidupkan kembali ekonomi mikro di kawasan Lapangan SBBK sebagai bentuk keberanian membuka kembali ruang-ruang publik yang sempat stagnan.
Namun demikian, Habiburrohman menegaskan bahwa capaian administratif seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun penataan ruang publik hanyalah standar minimal dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Penyelesaian infrastruktur adalah kewajiban, tetapi kualitas dan keberlanjutannya adalah harga diri. Kita mengapresiasi pembangunan Ringroad, namun publik juga berhak bertanya mengapa masih sebatas perkerasan. Begitu pula layanan kesehatan, yang masih mendapat sorotan terkait maladministrasi,” ungkapnya.
AMPI juga menyoroti pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada dana transfer pusat yang fluktuatif, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk memangkas program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
“Upaya membangkitkan UMKM di SBBK adalah tesis yang baik, tetapi perawatan aset dan kelestarian lingkungan adalah antitesis yang tak boleh diabaikan. Pembangunan harus harmonis, tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga bermartabat,” katanya.
Sebagai organisasi kepemudaan, AMPI Labusel menegaskan posisinya sebagai jembatan dialektis antara pemerintah dan masyarakat. Mereka menyatakan komitmen untuk mengawal setiap langkah pembangunan, sekaligus menjaga ruang kritik tetap hidup.
“Kami membela setiap keringat kerja keras pemerintah. Namun kami juga berdiri bersama rakyat yang menuntut lebih dari sekadar ‘cukup’. Kritik bukan serangan, melainkan vitamin bagi kekuasaan agar tetap sehat,” pungkas Habiburrohman.
DPD AMPI Labusel pun mengajak pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik, serta mendorong para pengkritik tetap objektif dalam menilai progres. Sebab pada akhirnya, di atas segala kepentingan politik, yang harus menjadi prioritas adalah kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan secara adil, intelektual, dan bermartabat.
