Jakarta, bintangharian.com – Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang bertekad melakukan “bersih-bersih” Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengalir. Salah satunya datang dari Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (IWO) yang menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap dugaan praktik korupsi di tubuh perusahaan negara, khususnya PT PLN (Persero).
Ketua Umum IWO, H. Teuku Yudhistira, menilai PLN harus menjadi prioritas pembersihan karena beban utang perusahaan listrik negara tersebut terus menggunung hingga mencapai lebih dari Rp700 triliun. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar kesalahan manajemen, melainkan akibat praktik “maling uang negara” yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
“Jika Presiden benar-benar serius melakukan bersih-bersih, kami sangat mendukung. Bahkan, IWO siap memandu Kejaksaan Agung maupun KPK untuk menelusuri berbagai dugaan korupsi yang terjadi di PLN,” tegas Yudhis, Selasa (30/9/2025).
Modus Dugaan Korupsi di PLN
Yudhis yang juga Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) memaparkan, dugaan penyimpangan di PLN berlangsung dalam berbagai bentuk. Mulai dari kontrak komunikasi yang dimonopoli perusahaan tertentu, CSR yang tak tepat sasaran, praktik nepotisme dalam rekrutmen, hingga kasus besar sewa pembangkit listrik berkapasitas 3 GW senilai Rp50 triliun.
“Kontrak sewa pembangkit itu kabarnya berlangsung lima tahun, dan di baliknya diduga ada aliran fee jumbo mencapai triliunan rupiah,” ungkapnya.
Selain itu, IWO juga menyoroti penggunaan dana besar untuk kegiatan di luar kebutuhan masyarakat. Salah satunya, sponsorship PLN pada ajang Justicia Marathon yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Menurut Yudhis, anggaran sebesar itu semestinya diprioritaskan untuk pemerataan listrik, bukan event hiburan.
“Miris, sementara masyarakat di pelosok masih banyak yang belum menikmati listrik, dana PLN justru digelontorkan untuk kegiatan yang tak jelas manfaatnya bagi publik,” katanya.
Desak Copot Direksi PLN
Lebih lanjut, Yudhis mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini. Ia juga meminta Presiden Prabowo untuk mencopot jajaran direksi PLN yang dianggap gagal membawa perusahaan keluar dari jerat utang.
“Darmawan Prasodjo dan Yusuf Didi Setiarto harus segera dicopot. Jangan biarkan PLN terus merugi sementara pejabatnya justru semakin tajir,” tegasnya.
Prabowo: 2-3 Tahun Bersih-bersih BUMN
Sebelumnya, dalam pidatonya di acara Musyawarah Nasional PKS (29/9/2025), Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang memperlakukan BUMN seolah milik pribadi.
“Tinggal manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang mereka diberi kepercayaan, tapi malah menganggap itu perusahaan nenek moyangnya,” ujar Prabowo.
Ia menargetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, BUMN harus bisa meningkatkan kinerja dan menyumbang pemasukan negara sesuai nilai aset yang dikelola. Dengan total aset mencapai 1.000 miliar dolar AS (setara Rp16.679 triliun), semestinya BUMN bisa menyumbang minimal 5–10 persen keuntungan per tahun, atau sekitar Rp800–1.600 triliun untuk kas negara.
“Kalau target ini tercapai, APBN tidak akan lagi defisit,” kata Prabowo.
Harapan Bersama
Dukungan IWO menjadi salah satu suara publik yang mendorong agar janji Presiden tidak berhenti pada wacana. Bersih-bersih BUMN diharapkan benar-benar menyentuh akar masalah, termasuk dugaan penyimpangan di PLN yang selama ini menjadi sorotan.
“Negara tidak boleh terus dirugikan. PLN harus diselamatkan agar benar-benar melayani rakyat, bukan jadi ladang bancakan oknum,” pungkas Yudhis.