Labuhanbatu Selatan, bintangharian.com — Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel dan Polres Labusel untuk segera memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait sejumlah proyek pembangunan sekolah yang dinilai bermasalah.
Desakan tersebut disampaikan GEMPA saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan dan Kantor Kejari Labusel, Kamis (15/1/2026). Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan yang diduga tidak selesai sesuai kontrak, bahkan ada yang baru dikerjakan pada awal Januari 2026, meski anggarannya bersumber dari APBD Tahun 2025.
Koordinator aksi GEMPA, Muhammad Fahri, dalam orasinya menyampaikan bahwa kondisi tersebut patut diduga sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan anggaran negara.
“Kami dari GEMPA meminta Kejari Labusel segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan serta PPK. Banyak proyek Dinas Pendidikan yang bersumber dari APBD 2025 tidak selesai tepat waktu, bahkan terkesan mangkrak dan tidak sesuai ketentuan,” tegas Fahri.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan proyek-proyek tersebut telah ramai diberitakan oleh sejumlah media, sehingga menurutnya aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam.
Aksi GEMPA di Kantor Kejari Labusel diterima langsung oleh Kasi Intelijen Kejari Labusel, Oloan Ikhwan Sinaga, S.H. Dalam keterangannya, ia mengapresiasi langkah kritis mahasiswa dan pemuda dalam mengawal penggunaan anggaran publik.
“Kami sangat mengapresiasi aksi adik-adik mahasiswa. Kami membutuhkan data konkret terkait sekolah-sekolah yang diduga mangkrak. Jika data sudah disampaikan, tentu akan kami tindak lanjuti dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait serta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Hingga berita ini dikirim ke redaksi, pihak Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan maupun PPK belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.
