Labuhanbatu Selatan, bintangharian.com–Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penempatan jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencuat ke permukaan. Seorang warga bernama P. Pulungan (53) resmi melaporkan kasus ini ke Polres Labuhanbatu Selatan, Kamis (26/6/2025), melalui pengaduan masyarakat (dumas).
Dalam laporannya, P. Pulungan mengungkapkan bahwa sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP Negeri di Labusel diduga diminta untuk menyetor uang dalam jumlah besar demi mempertahankan jabatan mereka. Ironisnya, pungutan tersebut disesuaikan dengan jumlah siswa yang terdata di sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) masing-masing sekolah.
“Setoran yang diminta antara Rp160.000 hingga Rp200.000 per siswa. Kepala sekolah seolah diancam kehilangan jabatan jika tidak menyetor sesuai jumlah siswa. Ini sangat mencoreng dunia pendidikan,” ujar Pulungan saat ditemui di sebuah warung kopi kawasan Siamaninggir, Kotapinang.
Pulungan menyebut bahwa praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas dunia pendidikan. Ia khawatir, setoran itu akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi kepala sekolah dalam mengelola anggaran, terutama Dana BOS.
“Saya khawatir ini akan berdampak buruk terhadap transparansi dana operasional sekolah. Kalau mereka harus setor uang, dari mana sumbernya? Ini bisa jadi pemicu korupsi di lingkungan sekolah,” tambahnya.
Pulungan pun mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Labusel, agar segera menyelidiki kasus ini. Ia juga meminta agar seluruh kepala sekolah negeri di Labusel diperiksa, dan dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS untuk mencegah kemungkinan penyimpangan lebih lanjut.
Masyarakat berharap laporan ini menjadi pintu masuk bagi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini diduga terjadi secara sistemik di lingkungan pendidikan Labuhanbatu Selatan.
