Labusel, bintangharian.com — Aroma korupsi kembali menyeruak dari tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Perkumpulan PENJARA (Pemantau Kinerja Aparatur Negara dan Rakyat) resmi melaporkan estimasi interval pengadaan buku koleksi perpustakaan SD Negeri se-Kabupaten Labusel ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan, Jumat (17/10/2025).
Laporan dengan nomor 095/LB/X/2025 itu menyoroti proyek pengadaan buku senilai Rp5,2 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019–2020. PENJARA menilai proyek tersebut dimulai dari ketidakjelasan mulai dari mekanisme pengadaan, besaran anggaran, hingga ketidaksesuaian antara jumlah dan jenis buku dengan realisasi di lapangan.
“Banyak hal yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini. Mulai dari transparansi lelang hingga laporan pertanggungjawaban yang tidak bisa ditelusuri secara jelas. Kami menduga ada potensi izin diizinkan dan kerugian negara,” ungkap Hendra, Ketua DPC PENJARA Labuhanbatu Raya.
Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan fakta yang mengejutkan: pejabat yang saat itu menjabat sebagai Kasi Kesiswaan Pejabat sekaligus Pembuat Komitmen (PPK) kini justru telah naik jabatan menjadi Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan.
“Ini potensi konflik kepentingan yang serius. Bagaimana mungkin pejabat yang dulu jadi pelaksana proyek kini memimpin dinas yang sama, sementara laporan pertanggungjawaban kegiatan itu belum pernah dipublikasikan secara transparan?” tegasnya.
PENJARA menilai, lemahnya akuntabilitas dan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
“Dana pendidikan seharusnya digunakan untuk mencerdaskan generasi bangsa, bukan menjadi ladang bancakan pejabat oknum. Kami mendesak Kejari untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait,” pungkas Hendra.
