Kotapinang, bintangharian.com — Puluhan massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Sektor Kotapinang menggelar aksi damai di depan Kantor Cabang Bank Sumut Kotapinang, Senin (19/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan buruknya pelayanan Bank Sumut serta ketidakberpihakan lembaga keuangan tersebut kepada masyarakat ekonomi kecil.
Massa yang dikomandoi oleh Ahmad Suhairi Rambe dan Ketua KBPP Polri Sektor Kotapinang, Yudistira, mendatangi kantor Bank Sumut yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kotapinang–Riau dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Labuhanbatu Selatan. Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap berbagai persoalan yang dinilai menghambat akses masyarakat kecil terhadap layanan perbankan yang seharusnya inklusif dan mendukung ekonomi kerakyatan.
Dalam orasinya, Ahmad Suhairi Rambe menuding bahwa Bank Sumut hanya memberikan kemudahan kepada kalangan pengusaha mapan, sementara masyarakat kecil yang ingin mendapatkan bantuan atau pinjaman justru dipersulit dengan berbagai persyaratan yang rumit dan proses yang berbelit-belit.
“Bank Sumut seharusnya hadir sebagai lembaga keuangan yang mendukung percepatan ekonomi rakyat. Tapi faktanya, yang mendapatkan kemudahan justru kalangan atas, sementara rakyat kecil dibiarkan kesulitan,” ujarnya lantang.
Selain soal akses kredit, demonstran juga menyoroti minimnya fasilitas publik yang disediakan Bank Sumut, khususnya dalam hal layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Diketahui, untuk ukuran ibu kota kabupaten, hanya terdapat tiga unit ATM, masing-masing di Kantor Cabang Bank Sumut, RSU Nuraini, dan RSU Kotapinang. Bahkan di beberapa kecamatan tidak tersedia ATM sama sekali, yang menyulitkan nasabah melakukan transaksi perbankan.
Yudistira, Ketua KBPP Polri Sektor Kotapinang, menambahkan bahwa keberadaan ATM juga sering kali tidak optimal akibat gangguan jaringan. “Banyak nasabah yang kecewa karena transaksi mereka gagal. Jaringan internet ATM sering bermasalah dan tak kunjung diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menyoroti buruknya fasilitas parkir di kantor cabang tersebut, yang memaksa nasabah memarkirkan kendaraan di ruas jalan lintas utama sehingga menimbulkan kemacetan. “Bank ini sudah lama berdiri tapi masih saja tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Ini jelas bentuk ketidakseriusan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Yang lebih mengejutkan, dalam aksi tersebut juga diungkap adanya dugaan peredaran uang palsu melalui mesin ATM Bank Sumut. Beberapa nasabah diduga menerima uang tidak asli saat melakukan transaksi tunai. Selain itu, santer beredar kabar bahwa ASN dan PPPK yang mengajukan pinjaman dikenai potongan hingga 15% dari jumlah pinjaman yang disetujui, yang dianggap sebagai tindakan merugikan dan tidak transparan.
Situasi memanas ketika pihak Bank Sumut, khususnya Kepala Cabang, menolak menemui pendemo untuk memberikan klarifikasi. Ketidakhadiran ini semakin menambah kekecewaan peserta aksi. “Kami sudah datang baik-baik, tapi tidak dihargai. Kalau perlu, kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak pada Kamis, 22 Mei mendatang!” ancam salah satu orator.
Sementara itu, Rolin Siregar, yang mengaku sebagai Penjabat Kepala Operasional dan baru bertugas dua minggu, mencoba meredam situasi. Ia menyebut bahwa persoalan ATM dan isu uang palsu adalah urusan pihak vendor. “Kami akan cek lebih lanjut soal isu uang palsu. Soal potongan pinjaman, saya pastikan tidak ada. Kalau pun ada laporan, akan kami tindaklanjuti ke pihak terkait,” ujarnya singkat.
Namun jawaban tersebut tidak cukup menenangkan massa. Apalagi, upaya sejumlah jurnalis untuk mengonfirmasi langsung ke Kepala Cabang Bank Sumut juga gagal. Rolin mengaku atasannya sedang tidak berada di tempat dan enggan memberikan komentar tanpa izin dari Divisi Hukum.
Aksi damai yang digelar KBPP Polri ini menjadi tamparan keras bagi Bank Sumut, khususnya cabang Kotapinang. Harapan publik kini tertuju pada adanya perubahan nyata dalam sistem layanan, terutama yang menyangkut kemudahan akses keuangan bagi masyarakat bawah.
“Kalau Bank Sumut ingin tetap dipercaya, mereka harus mendengar suara rakyat dan melakukan pembenahan menyeluruh,” tegas Ahmad Suhairi Rambe.
Masyarakat dan berbagai elemen sipil kini menunggu langkah nyata dari manajemen Bank Sumut. Apakah mereka akan memperbaiki diri, atau terus mempertahankan citra sebagai lembaga keuangan yang eksklusif dan tertutup bagi rakyat kecil?
