Jakarta, bintangharian.com – Di tengah kabar pemanggilan sejumlah calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, harapan masyarakat agar sosok yang memimpin PT PLN (Persero) berasal dari kalangan internal semakin menguat. Sosok tersebut diharapkan memiliki integritas, pemahaman mendalam, serta etika yang tinggi dalam menjalankan tugas.
PLN, sebagai salah satu BUMN strategis, berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Oleh karena itu, Menteri BUMN mendatang diharapkan mampu menunjuk Direktur Utama (Dirut) PLN yang benar-benar memahami seluk-beluk manajemen perusahaan dan sistem kelistrikan di Indonesia, bukan sekadar memilih berdasarkan kepentingan politik.
Teuku Yudhistira, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), menegaskan bahwa sudah saatnya jabatan Dirut PLN dipegang oleh seseorang yang berasal dari kalangan internal PLN. “PLN ini memiliki peran yang sangat strategis. Karena itu, harus dipimpin oleh seseorang yang memahami dan mengerti manajemen kelistrikan. Saya yakin, banyak sosok dari kalangan internal PLN yang memiliki kepemimpinan kuat karena mereka telah berkarir di PLN sejak awal,” ujar Yudhistira di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Yudhistira juga menekankan pentingnya pemimpin PLN yang beretika dan humanis. “Seorang pemimpin tidak boleh mengedepankan arogansi atau memimpin dengan ketakutan. Harus ada etika dan penghargaan terhadap jajaran di bawahnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman tanpa dibayangi ketakutan.”
Menurutnya, PLN tidak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang sekadar mengejar jabatan dan kekayaan. Ia mengkritisi beberapa pimpinan sebelumnya yang terkesan lebih mengutamakan pencitraan individu daripada kinerja institusi.
Lonjakan Kekayaan Dirut PLN: Sorotan Serius
Yudhistira juga menyoroti lonjakan kekayaan mantan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo. Berdasarkan laporan LHKPN, kekayaan Darmawan melonjak drastis dalam tiga tahun kepemimpinannya di PLN. “Pada 2020, saat menjabat sebagai Wadirut, kekayaannya Rp14,1 miliar. Setahun kemudian, saat ia naik menjadi Dirut, kekayaannya melonjak menjadi Rp30,1 miliar, dan terus naik hingga Rp70,9 miliar pada 2023,” ungkap Yudhistira.
Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pihak penegak hukum lainnya untuk menelusuri asal-usul lonjakan kekayaan tersebut. Yudhistira juga mengingatkan Presiden Prabowo dan Menteri BUMN yang baru agar tidak mengulang kesalahan dengan menunjuk pimpinan PLN yang hanya mengejar kekayaan.
Isu Sub-Holding PLN dan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Selain itu, Yudhistira mengungkapkan adanya dugaan campur tangan berlebihan Darmawan dalam pengelolaan sub-holding PLN seperti PT Indonesia Power, Nusantara Power, Icon Plus, dan PT Energi Primer Indonesia. “Ini jelas menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan campur tangan tersebut?” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pemasangan kabel tegangan menengah (SKTM) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. “Kami mendengar anggaran miliaran rupiah untuk SKTM di UGM dibebankan kepada PLN, dan pejabat yang menolak proyek tersebut malah dipindahkan. Ini harus diusut karena berkaitan dengan keuangan negara.”
Harapan untuk Dirut PLN yang Berintegritas
Yudhistira berharap agar Presiden Prabowo dan Menteri BUMN yang baru benar-benar mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dalam memilih Dirut PLN yang berikutnya. “PLN adalah urat nadi kehidupan masyarakat, dan pemimpinnya harus orang yang memahami serta peduli terhadap kebutuhan rakyat, bukan hanya mengutamakan kekuasaan dan kekayaan,” pungkasnya.
