Labusel, bintangharian.com – Puluhan massa dari Serikat Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA) IPK Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT PLN (Persero) Cabang Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, Kamis (12/3/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan pelayanan listrik yang dinilai belum transparan dan masih menyisakan berbagai keluhan di tengah masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kekecewaan karena tidak ada satu pun perwakilan manajemen PLN Kotapinang yang menemui mereka untuk berdialog secara langsung selama aksi berlangsung.
Koordinator aksi, Roma Hasibuan, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat, khususnya terkait transparansi biaya pemasangan listrik baru serta penambahan daya meteran.
Menurutnya, selama ini masyarakat sering kebingungan karena tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai rincian biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pemasangan baru maupun penambahan daya listrik.
“Kami meminta pihak PLN Kotapinang agar lebih terbuka dan transparan terkait biaya pemasangan baru maupun penambahan daya listrik. Begitu juga dengan biaya listrik prabayar atau pembelian token, agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” tegas Roma dalam orasinya.
Selain persoalan biaya, massa juga menyoroti pelaksanaan Operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Mereka menduga masih terdapat sejumlah pelanggaran di beberapa desa, seperti pemasangan kabel listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Tak hanya itu, massa juga menyinggung dugaan adanya jaringan internet ilegal (wifi) yang memanfaatkan jaringan listrik, yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem distribusi listrik hingga menyebabkan pemadaman.
SAPMA IPK juga menilai masih terdapat kesenjangan informasi antara pihak PLN dengan masyarakat, terutama terkait penyebab gangguan listrik maupun kebijakan pelayanan yang berlaku.
Roma menyebutkan, masyarakat sering kali baru mendapatkan informasi setelah terjadi pemadaman listrik, sementara pemberitahuan sebelumnya atau informasi terkait kondisi jaringan dinilai masih sangat minim.
“Kami menduga manajer PLN Kotapinang tidak melakukan investigasi langsung ke lapangan. Bahkan kami mencurigai adanya oknum yang diduga melanggar SOP dalam pelayanan pengadaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, massa juga menyoroti dugaan praktik yang mengarah pada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat memicu pembiaran terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait layanan listrik di Labuhanbatu Selatan.
Meski menyampaikan berbagai kritik dan tuntutan, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan damai. Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor PLN Kotapinang, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
SAPMA IPK Labuhanbatu Selatan berharap pihak PLN segera memberikan klarifikasi serta membuka ruang dialog dengan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan listrik di daerah tersebut.
