Labusel, bintangharian.com – Dalam upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggelar kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Penyerapan Aspirasi Mitra Kerja bertajuk “Proyeksi Kebijakan Penguatan Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu Masa Depan.”
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Suma, Blok Songo Kotapinang, pada Minggu (19/10/2025) itu diikuti oleh berbagai unsur penting, di antaranya Forkopimda, KPU Labusel, MUI, tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, KPAD, KWARCAB Pramuka, serta insan pers.
Ketua Bawaslu Labusel, Ependi Pasaribu, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang berkenan hadir di hari libur.
“Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang tetap meluangkan waktu di hari Minggu, hari yang biasanya digunakan untuk beribadah dan berkumpul bersama keluarga. Semangat dan komitmen kami hari ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga marwah demokrasi di Labuhanbatu Selatan,” ujar Ependi.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten, yakni Pdt. Jerry Sumampouw, S.Th (penggiat Pemilu), Barly Halim Siregar (tenaga ahli DPR RI), dan Bagus Ramadi (dosen UIN Sumatera Utara).
Dalam paparannya, Barly Halim Siregar menekankan pentingnya sinergi antara pengawas, penyelenggara, dan masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan yang efektif hanya bisa terwujud bila masyarakat berani melapor dan menolak praktik politik uang. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal masa depan demokrasi kita,” tegas Barly.
Sementara itu, Pdt. Jerry Sumampouw mengingatkan bahwa penguatan Bawaslu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan keberanian moral para pengawas di lapangan.
“Kadang bukan soal regulasi saja, tapi keberanian untuk menegakkan keadilan pemilu. Pengawas di tingkat bawah perlu dukungan moral dan hukum yang kuat agar tidak ragu menindak pelanggaran,” ungkapnya.
Sesi diskusi berlangsung interaktif. Hampir setiap peserta menyoroti persoalan politik uang (money politic) yang dinilai masih menjadi ancaman utama dalam setiap proses pemilu, mulai dari tahap kampanye hingga penghitungan suara.
Melalui forum ini, Bawaslu Labusel berharap dapat menghimpun masukan dan menetapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat fungsi pengawasan, termasuk dorongan agar Bawaslu memiliki kewenangan hukum yang lebih tegas dalam menindak pelanggaran Pemilu.
“Kami ingin pengawasan pemilu di depan bukan sekedar formalitas, namun benar-benar berdampak pada keadilan dan kepercayaan terhadap masyarakat hasil pemilu,” tutup Ependi Pasaribu.
