Labuhanbatu Selatan, bintangharian.com — Ratusan wartawan dari berbagai organisasi pers tumpah ruah ke jalan, menggelar aksi pembekuan di depan Mapolres Labuhanbatu Selatan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Labusel, Senin (4/8/2025). Aksi ini memicu dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan Ketua Yayasan Darul Muhsinin terhadap jurnalis TV One, Hasanuddin Hasibuan.
Aksi damai yang dimotori Forum Wartawan Bersatu (FWB) dimulai dari Lapangan SBBK Kotapinang dan dilanjutkan konvoi menuju Mapolres Labusel. Ratusan jurnalis dari organisasi seperti IWO, IJTI, AWNI, PJS, hingga ALKOWAR membawa spanduk dan poster bertuliskan “Hentikan Intimidasi terhadap Wartawan” serta “Usut Tuntas Kekerasan terhadap Jurnalis!”
Dalam orasi yang berlangsung bergantian, para ketua organisasi pers menuntut Polres segera memanggil dan memeriksa oknum Ketua Yayasan Darul Muhsinin, yang dinilai telah melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jika Polres segera mengambil tindakan, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar. Bahkan, kami siap melakukan aksi ini ke Polda Sumut,” tegas Anas Harahap, salah satu orator aksi.
Sementara itu, kritik juga ditujukan kepada pihak yayasan yang sempat menyebut pemberitaan media sebagai hoaks. Pernyataan ini justru menyulut kemarahan para jurnalis.
“Semua data lengkap, rekaman ada, dan jika itu hoaks, mengapa Bupati dan Forkopimda ikut turun tangan?” pidato salah satu orator dengan nada tinggi.
Aksi sempat memanas saat para jurnalis menilai pihak Polres lamban menanggapi kehadiran mereka. Namun situasi dapat dikendalikan setelah Kasatreskrim Polres Labusel, AKP ER Ginting, turun langsung memberikan klarifikasi.
“Kami telah memeriksa tiga orang Saksi dan akan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menilai apakah tindakan Ketua Yayasan memenuhi unsur menghalangi kerja jurnalistik,” jelas AKP Ginting.
Tak berhenti di Mapolres, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Kemenag Labusel. Di sana, para demonstran mendesak agar Kemenag segera melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS di Yayasan Darul Muhsinin yang diduga bermasalah pada tahun 2023–2024. Para jurnalis mengklaim telah mengantongi bukti-bukti kuat terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Aksi berlangsung damai meski sempat tegang. Namun pesan tegas dari para jurnalis telah menyampaikan: intimidasi terhadap pers adalah kejahatan terhadap demokrasi, dan siapapun pelakunya harus diproses secara hukum.
